Untuk tujuan diskusi,mari kita mulai dengan menaruh beberapa batu pijakan dasar dari pendekatan ilmu kebijakan.Pendekatan ilmu Kebijakan dan pendukungnya dapat dibedakan deengan para pakar dari disiplin ilmu sebelumnya baik dibidang ilmu politik,administrasi negara,komunikasi,psikologi,ilmu hukum dan sosiologi dengan dimilikinya 3 karakteristik pembeda yang mana jika digabungkan akan melebihi batasan sumbangsih individu dari area studi sebelumnya:
1.Ilmu Kebijakan secara jelas menggolongkan diri sebagai studi berorientasi masalah,yang secara cukup jelas menyatakan masalah kebijakan publik dan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikanya,dimana disaat yang bersamaan secara terbuka menolak studi tentang fenomena (Lasswell 1957); pertanyaan sosial dan politis lalu kenapa? Adalah suatu hak yang mendasar dari pendekatan ilmu kebijakan.Serupa dengan itu,masalah kebijkan serig dilihat dalam konteks yang spesifik,suatu kontek yang harus secara hati-hati dipertimbangkan dalam masalah analisis,metodologi dan rekomendasi.oleh karena itu penting,pendekatan kebijakan untuk tidak menimbulkan suatu pondasi teori yang berlebihan.
2.Ilmu Kebijakan secara gamblang merupakan suatu bentukan yang bersifat multi disiplin baik dari segi pendekatan teori maupun prakteknya.hal ini karena hamper semua masalah social dan politik memiliki komponen yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu tanpa bertumpu pada suatu disiplin ilmu tertentu.oleh karena itu,untuk mendapatkan suatu pemahaman dari suatu fenomena,banyak orientasi yang relevan harus digunakan secara terintegrasi.Bayangkan,mungkinkah jika Anda melakukan riset kebijakan pembangunan di suatu perkotaan (atau,dalam masalah ini masalah terorisme internasional) yang tanpa menggunakan berbagai pendekatan ilmu maupun skill.
3.Pendekatan ilmu kebijakan merupakan pendekatan normative atau berbasis nilai dimana dalam banyak kasus ilmu kebijakan berhadapan dengan etos demokrasi dan sifat manusia.Orientasi ini secara luas merupakan suatu bentuk reaksi terhadap pendekatan behavioralisme ditambah dengan objektivisme dalam ilmu social dan merupakan bentuk pengakuan bahwa tidak ada suatu masalah social atau pendekatan metodologis yang bersifat bebas nilai.Oleh karena itu,untuk memahami masalah seseorang haruslah mengakui adanya komponen nilai.Sejalan dengan hal itu,tidak ada ilmuan kebijakan yang tidak menyertakan system nilai pribadi mereka,yang mana juga harus dipahami,jika tidak diselesaikan,sebagaimana Amy (1984) telah diskusikan.Tema ini kemudian mendapatkan posisi sentral dalam pergerakan ilmu kebijakan menuju orientasi post positivist (lihat,antara lain,Dryzek 1990 dan Fischer 2003).
Bery Radin (2000) dan Peter DeLeon (1988) keduanya menjelaskan evolusi institusional dan politikn dari ilmu kebijakan.Meskipun mereka tidak secara gamblang berlawanan satu sama lain,kedua kronologi yang ditawarkan menunjukan hal yang kontras.Radin(2000) berpendapat bahwa pendekatan analisis kebijakan secara sadar mengambil dari peninggalan administrasi Negara Amerika;sebagai contoh ia menyatakan bahwa analisis kebijakan menunjukan suatu bentuk keberlanjutan dari pergerakan progressive di awal abad 20an (lihat juga Fischer 2003) secara khusus,dalam hal analisis keilmuanya mengenai isu social dan kebijakan demokrasi.Narasinya secara khusus berfokus pada pertumbuhan institusi (dan pendukung pendidikan) dari pendekatan analisis kebijkan.Radin menyarankan satu pendekatan linear (yang secara gradual meningkat) dari suatu pendekatan analisis terbatas yang dipraktekan oleh segelintir praktisi (dalam hal ini oleh Rand Corporation di California;lihat Smith 1966) bagi sejumlah pemerintahan,tim peneliti dan universitas.
Ditulis
Irfan rakhman
—
Saturday, 13 August 2016
—
Add Comment
—
Administrasi Negara,
Kebijakan Publik,
Tugas
Belum ada tanggapan untuk "Public Administration No 3 Evolusi Ilmu Kebijakan"
Post a Comment