Public Administration No 4 Trend Reformasi di Asia Tenggara

Negara Negara di asia tenggara seperti brunei,kamboja,Indonesia,laos,Malaysia,Myanmar,Filipina,singapura,Thailand dan Vietnam sangatlah berbeda dari segi luas wilayah,demografi penduduk,komposisi etnis dan agama,sejarah penjajahan,struktur social,system politik dan tingkat perkembangan ekonominya.Dimasa lampau perbedaan ini menciptakan  perbedaan tertentu di Negara Negara tersebut dalam hal dasar dan tujuan dari reformasi administrasi yang mereka lalukan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini,kebanyakan Negara  Negara tersebut  telah mengadopsi reformasi yang sejalan dengan manajemen public yang berorientasi pasar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.bagian ini menjelaskan bagaimana  fitur utama dan trend dari reformsi birokrasi sekarang ini,termasuk institutional,functional,structural,normative dan policy reforms di berbagai Negara di asia tenggara.

Institutional Reform.

Kebanyakan pemerintahan di asia tenggara telah melakukan  reform besar besaran dalam sector publiknya terkait dengan asumsi pro pasar.contoh inisiatif ini termasuk Public Service For 21^st Century di singapura,Panibagong Sigla 2000 di Filipina,Public Sector Management reform di Thailand,Malaysia Incorporated di Malaysia,Resolution on Public Administration reform di Vietnam dan National Development Program di Indonesia.sebagai tambahan,suatu insitusi kenegaraan baru yang bersahabat dengan pasar mulai diperkenalkan,seperti halnya Public Sector Divestment Committee di singapura,The Committee on Privatization and the asset Privatization Trust di Filipina,The Steering Committee on reduction in the size of the public serviced Malaysia dan Public and Private Sector Committee di Thailand.

Titik utama dari reformasi administrasi dilihat dari segi institusinya pada dasarnya terkait dengan perampingan atau rationalisasi jumlah pegawai dalam sector publik terkait dengan trend global sekarang.Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah Thailand melakukan strategi ini melalui moratorium penerimaan pegawai,program pensiun dini,penggantian  pegawai yang kurang produktif dll.hal yang serupa juga terjadi di Indonesia dan Malaysia melalui pengurangan pengeluaran pemerintah dan pengurangan jumlah pegawai negeri sipil.

Penyebab dan implikasi dari Refomasi adminsitrasi di Negara asia tenggara

1.Penyebab

Secara umum,faktor utama yang melatar belakangi  reformasi sector public menjadi beriontasi pasar adalah karena adanya Globalisasi perdagangan dan investasi,Penurunan dalam hal kapasitas Negara,dan penurunan otonomi pemerintah yang mengarah pada krisis pemerintahan dan pada akhirnya untuk mengatasinya diperlukan suatu reformasi kebijakan dan administrasi.Pada dasarnya tekanan globalisasi ini terkait dengan kepentingan bisnis internasional dan elite pendukung paham neoliberal yang mengarahkan pada privatisasi,deregulasi,liberalisasi dll.

                Karena Negara Negara asia telah teintegrasi dengan system kapitalis dunia maka diperlukan suatu kebijakan ekonomi politik yang baru dan melakukan reformasi sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh lembaga pendanaan international (IMF/World Bank)

Pada Negara Negara berkembang di Asia tenggara,lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia banyak melakukan anjuran/tekanan untuk mengeluarkan kebijakan yang  mengarah pada Privatisasi,deregulation,liberalism barat.Pada dasarnnya  dari sisi luar terlihat adanya tekanan dari institusi keuangan  yang muncul karena Indonesia mengalami masalah utang dan ketergantungan yang tinggi.meskipun demikian,faktor pendorong itu tidak hanya berasal dari luar namun juga dari dalam semisal karena ada krisis keuangan dalam negeri,tidak efektifnya sektor public yang ada kepentingan dari sektor bisnis local.

2.Impliasi

                Pada dasarnya dampak dari reformasi administrasi ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

-          Positive Outcome

Dampak positif reform adalah meningkatkan produktivitas,tingkat kompetitiness,peduli akan pengeluaran dan beroientasi pada hasil akhir,peningkatan dari sisi transparansi,desentralisasi,kualitas pelayanan dan tingkat responsiveness kepada pelangganya.

-          Negative Outcome

Privatisasi dan restrukturisasi yang ada kadang tidak menyelesaikan masalah dan justru terkesan adanya kepentingan asing didalamnya.hal ini terlihat dari berkurangnya kepemilikan Negara  dan meningkatnya kepemilikan asing untuk asset tertentu yang strategis

Kebijakan mengenai deregulasi,dan fokus konsumen terkadang tidak memberikan manfaat yang sama pada semua orang.kebanyakan yang mendapatkan manfaat dari kebijakan ini justru elite politik dan pemain bisnis besar.rakyat secara umum tidak mendapatkan manfaat yang cukup berarti dari kebijakan ini.

Reformasi yang berorientasi pada konsumen ini pada akhirnya mengaburkan batasan antara administrasi publik dan manajemen bisnis.hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana memaknai kata “Publik” dalam kaitanya dengan pelayanan publik itu sendiri.

Tweet

Postingan terkait:

Ditulis Irfan rakhman — Saturday, 13 August 2016 — Add Comment — Administrasi Negara, Ilmu Politik, Tugas